COVID-19 Epidemiolog gresik Kelana Kota New Normal pandemi Sidoarjo surabaya Surabaya Raya

Epidemiolog: Surabaya Raya Perlu Menunggu Sampai Akhir Bulan untuk Penerapan New Normal

Dokter Windhu Purnomo Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga Surabaya menyatakan, Attack Rate (AR) Covid-19 di Surabaya meningkat tajam saat masa transisi.

Windhu menjelaskan, menjelang berakhirnya PSBB, AR Kota Surabaya berada di angka 90 per seratus ribu penduduk. Artinya, setiap 100 ribu penduduk ada 90 orang terjangkit Covid-19 di Surabaya.

“Dalam waktu dua minggu pasca PSBB berakhir, attack rate di Surabaya ini naik sebesar 75 persen. Dari 90 ke 150,7 per seratus ribu penduduk,” kata Windhu, Senin (22/6/2020).

Ini cukup mengkhawatirkan, karena pada angka AR 90 per seratus ribu penduduk saja, menurut Windhu, angka itu sudah paling tinggi secara nasional.

“DKI Jakarta memang kasusnya tertinggi di Indonesia. Tetapi AR-nya hanya 70, saat itu. Masih kalah sama Surabaya yang waktu itu 90. Sekarang malah dua kali lipat dalam waktu dua minggu masa transisi,” lanjutnya.

Windhu menjelaskan, AR menjadi salah satu indikator besaran risiko penduduk di suatu wilayah terinfeksi Covid-19. Makin tinggi AR di suatu wilayah, makin tinggi resiko masyarakat di wilayah itu terinfeksi.

“Kalau AR-nya 150,7, artinya setiap 100 ribu penduduk ada 150 orang tertular. Padahal data ini saya prediksi masih seperti gunung es. Di bawah itu masih lebih banyak lagi (yang belum terdeteksi),” ucap Windhu.

Tidak hanya di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik pun mengalami kenaikan angka AR walaupun tidak setajam Kota Surabaya. AR di Sidoarjo saat ini 48,7 dan gresik 30,9 per seratus ribu penduduk.

Tantangan Mempertahankan Tingkat Transmisi Penularan

Pada 17 Juni lalu, Tim Epidemiologi di FKM Unair Surabaya mencatat, tingkat transmisi penularan (transmission rate) di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik memang mengalami penurunan di bawah angka 1.

“Itu adalah penurunan transmission rate pertama kalinya. Sebelumnya pada 12-16 Juni masih 1 persis. Lalu sebelum 11 Juni masih zona merah, di atas angka 1,” kata Windhu Purnomo.

Namun, bukan berarti angka itu menandakan sudah saatnya tiga daerah di Surabaya Raya menerapkan tatanan normal baru (new normal) setelah melewati masa transisi sejak berakhirnya PSBB 8 Juni lalu.

Windhu menegaskan, kriteria suatu daerah dinyatakan mampu mengendalikan angka penularan Covid-19 adalah ketika angka transmisi penularan di bawah 1 bisa konsisten selama 14 hari berturut-turut.

Kriteria penentuan kemampuan sebuah daerah mengendalikan transmisi penularan ini ditetapkan baik oleh WHO (organisasi kesehatan dunia) maupun Bappenas. Surabaya Raya belum memenuhi.

“Setelah 14 Hari berturut-turut di bawah satu baru kita siap untuk new normal. Jadi kita harus menunggu setidaknya sampai 1 Juli (terhitung mulai 17 Juni ketika angka transmisi di bawah 1),” kata Windhu.

Sebagaimana diketahui, Senin ini adalah hari terakhir masa transisi menuju new normal di Surabaya Raya. Windhu menyarankan, masa transisi diteruskan sampai awal Juli dengan sanksi lebih tegas.

“Jangan seperti kemarin. Perlu ada pengendalian kepatuhan protokol kesehatan,” katanya. “Kalau sudah New Normal, protokol kesehatan tetap diawasi ketat. Tidak cul-culan,” lanjutnya.

Perlu Ada Ketegasan Sanksi dalam Aturan

Khusus untuk Kota Surabaya, dr Windhu Purnomo Epidemiolog FKM Unair meminta agar Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) lebih tegas mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Setidaknya seperti yang sudah dilakukan di Sidoarjo dan Gresik dengan denda ataupun sanksi sosial yang tegas. Yang dapat membuat masyarakat berpikir dua kali ketika akan melanggar protokol kesehatan.

Windhu sendiri melihat selama dua pekan masa transisi menuju New Normal di Surabaya Raya masyarakat sudah berperilaku layaknya tidak ada Pandemi Covid-19. Khususnya di Kota Surabaya.

“Masyarakat menganggap masa transisi itu tidak ada. Masa transisi itu seperti kembali normal sebelum ada Covid-19. Di jalan banyak tak pakai masker, kumpul kumpul, protokol kesehatan juga banyak yang tidak dipatuhi,” katanya.

Menurut Windhu ada atau tidaknya PSBB, seharusnya kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan tetap menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya dengan aturan yang tegas dan ketat.

“Salah satunya kalau di Surabaya ya dengan Peraturan Wali Kota. Hanya saja Perwalinya sama dengan PSBB, sama sekali tidak menggigit dan tidak membuat orang takut bila melanggar atau jera,” ujarnya.

Menurutnya, sudah seharusnya masa transisi ini menjadi momentum untuk betul-betul mempersiapkan New Normal. “Tapi PSBB 1, 2, dan 3 saja tidak efektif, apalagi transisi. Ya sudah, cul-culan,” kata Windhu.

Salah satu alasan kenapa kedisiplinan protokol kesehatan harus diawasi secara tegas dan ketat adalah untuk menekan angka kematian akibat Covid-19 di Surabaya Raya yang menurutnya masih cukup tinggi.

Angka kematian di Surabaya dan Sidoarjo saat ini masih sebesar 7,8 persen dari total jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Sedangkan Gresik, kematiannya mencapai 9,9 persen.

“Artinya setiap 100 orang yang positif Covid-19 di Gresik, 10 diantaranya meninggal dunia. Angka ini jauh di atas angka nasional yaitu 5,6 persen,” lanjutnya.

Angka kematian yang tinggi ini, kata Windhu, dia duga karena faktor rumah sakit di wilayah tersebut tidak bisa lagi menampung pasien Covid-19.

“Covid-19 itu angka kematiannya cuma 4 persen asalkan terawat. Orang yang meninggal itu karena tidak terawat dengan optimal,” ujarnya.(den/iss/ipg)



Source link